JAKARTA,quickq加速器官网下载 DISWAY.ID-Sembilan fraksi DPR RI menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024. 

Hasilnya seluruh fraksi menyetujui untuk membawa RUU tersebut ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan.

Meski begitu, setiap fraksi memberikan catatan terhadap poin-poin RUU APBN 2024 tersebut. 

BACA JUGA:Penerimaan Pajak Sebesar Rp1.109,1 Triliun, 64,6 Persen dari Target APBN 2023

Anggota Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, misalnya menyoroti permasalahan kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi daerah.

"Kami meminta pemerintah memprioritaskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan," ujarnya, Selasa 22 Agustus 2023. 

Selain itu, lanjut Suhardi, juga memastikan kebijakan sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.

BACA JUGA:Ketua DPRD DKI Segera Terapkan WFH Senin Depan Gegara Polusi Udara yang Semakin Parah!

BACA JUGA:APBN Diminta Buat Jaminan Utang Kereta Cepat, DPR Ingatkan Pemerintah Tegas

Sedangkan anggota Fraksi PKS, Diah Nuwitasari, mengatakan pemerintah harus mengantisipasi krisis pangan global di tengah ancaman El Nino. 

"Pemerintah perlu fokus pada perbaikan sektor pertanian untuk meningkatkan kemandirian dan kedaulatan pangan," ujarnya. 

Menurut Diah, ancaman krisis pangan ke depan masih sangat nyata.

"Fenomena El Nino dan kebijakan sejumlah negara menutup ekspor pangan menjadi tantangan serius untuk menjamin ketersediaan pangan," katanya.

Sementara Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Ratna Juwita Sari yang membacakan pandangan fraksi menyampaikan, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,2 persen.

Proyeksi tersebut lebih tinggi dari estimasi yang diberikan oleh Lembaga Keuangan Internasional (IMF) yang memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di angka 5,0 persen.

"Namun jika dibandingkan dengan range awal target pertumbuhan tahun 2024 yang berada kisaran 5,1-5,7 persen, FPKB menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut masih underestimate. F-PKB sendiri mengusulkan agar target tersebut bisa di patok di angka 5,3 persen," papar Ratna di ruang rapat Paripurna, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa 22 Agustus 2023.