JAKARTA,quickq官网下载安卓 DISWAY.ID- Belum lama ini Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menunjuk Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. 

Diketahui, Jenderal bintang dua itu masih anggota aktif yang menjabat sebagai Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI.

BACA JUGA:Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Jadi Dirut Bulog, Begini Tanggapan Erick Thohir

BACA JUGA:Usai Ditunjuk Jadi Dirut Bulog, Kini Mayjen Novi Helmy Jadi Danjen Akademi TNI, 30 Pati TNI AD Ini Turut Dimutasi

Mayjen Novi Helmy baru saja ditunjuk sebagai Direktur Utama Perum Bulog berdasarkan keputusan yang tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025. Hal ini membuat jabatan Wahyu Suparyono mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Utama. 

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga diisi oleh sosok jenderal polisi. Setidaknya, ada jenderal polisi yang ditunjuk untuk mengisi jabatan di Kemendagri, seperti Komisaris Jenderal (Komjen) Tomsi Tohir dan Inspektur Jenderal (Irjen) Sang Made Mahendra Jaya.

Tomsi Tohir menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen Kemendagri definitif dan Made Mahendra Jaya menjabat Inspektur Jenderal Kemendagri.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti mengatakan, persoalan jabatan di ranah sipil yang diemban prajurit TNI ataupun Kepolisian sudah tidak menjadi barang baru lagi.

BACA JUGA:Menteri BUMN Erick Thohir Lakukan Pergantian Direksi, Tunjuk Mayor Jenderal TNI Sebagai Dirut Bulog

Tetapi hal tersebut tetap menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan.

"Tidak terlalu mengejutkan tapi mengkhawatirkan. Makin menguat dan meluasnya peran militer dan polisi ke ranah sipil dan pejabat negara ini karena peluasan peran TNI melalui revisi UU TNI. Maka kita melihat makin banyak jabatan-jabatan profesional sipil yang diemban oleh militer aktif," kata Ray dalam keterangannya pada Rabu, 12 Februari 2025.

Selain mengkhawatirkan, menunjuk prajurit TNI aktif di posisi strategis semakin membuat jauhnya semangat pengelolaan pemerintahan yang professional dan sipil.

Ray menjelaskan bahwa dua prinsip itu, merupakan basis utama pengelola pemerintahan di negara demokratis.

"Makin jauhnya sipil dalam pengelolaan pemerintahan akan dapat mengubah budaya sipil dalam tata kelola negara. Dari budaya sipil ke budaya militer dan nuansa ke arah sana makin kental kala kita melihat para pejabat negara terlebih dahulu dilatih dengan retreat sebelum melaksanakan tugas kenegaraannya," lanjutnya.

• 1
• 2
• »