Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi mengatakan Presiden Jokowi sangat membutuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi di periode keduanya.

Baca Juga: KPK Bukan Lembaga Bawahan DPR!

Terlebih, dengan ambisi Jokowi yang ingin memindahkan ibu kota, maka kehadiran KPK bisa mengawasi jalannya proyek yang bernilai lebih dari Rp400 triliun tersebut.

"Mark-up budget, untuk perencanaan, dan jalan raya. Itu kan direncanakannya tahun 2020," kata Yus.

Nantinya, jika sampai Revisi UU KPK terjadi, maka proyek itu akan menjadi bancakan banyak pihak.

"Sehingga itu akan luput dari pantauan KPK," bebernya.

Sementara itu, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengaku ingin bertemu dengan Jokowi, ihwal rencana revisi UU KPK.

Ketua Kopel Indonesia, Anwar Razak, Selasa menyebutkan bahwa pihaknya akan menyampaikan keberatan yang menurutnya juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia mengenai rencana revisi UU KPK.

"Sebenarnya kita mendesak DPR RI. Tapi, jika dilihat posisi draf ini mesti ada persetujuan presiden. Maka presiden punya power untuk menghentikan. Kita akan melihat, apakah bisa bertemu langsung dan minta langsung untuk bertemu," ujar Anwar.

• ·Bursa Asia Turun, Pasar Saham Amati Data Ekonomi Terbaru
• ·Jadi Korban Curanmor, Mahasiswa Mercu Buana: Vespa Dilengkapi Immobilizer, Ni Maling Pintar
• ·BSU di Ponorogo Tersalurkan 99,84%, Petugas Pos Antarkan Dana hingga ke Rutan
• ·Heru Mengkaji WFH Lokal untuk Antisipasi Cuaca Ekstrem Akhir Tahun
• ·Angka Kematian Ibu Masih Tinggi, Apa Saja Sebabnya?
• ·Anies Baswedan Ogah Ucapkan Selamat Ke Prabowo, Begini Alasannya
• ·Update COVID
• ·Mulai Besok, Polda Metro Jaya Uji Coba Penindakan ETLE Mobile
• ·Jangan Santap 7 Makanan Ini Bersamaan dengan Pisang
• ·Polisi Telusuri Pelaku Lain Dalam Kasus Binomo Indra Kenz
• ·Sebut Ada Unsur Fitnah di Tuduhan Loyalis Anies Baswedan, Habib Kribo: Beginilah Orang
• ·WHO Catat Kasus TB di Dunia Cetak Rekor Tertinggi, RI Ikut Menyumbang
• ·1.000 Orang Mendaftar untuk Penerbangan Misterius Tanpa Tahu Tujuannya
• ·Bank DKI Pimpin Sindikasi Bareng BPD Lain, Nilainya Capai Rp1,5 Triliun
• ·Heru Budi Rangkap Jabatan sebagai Kasetpres dan Pj Gubernur DKI Justru Untungkan Jakarta, Benarkah?
• ·Truk Terguling dan 1 Motor Terhimpit Peti Kemas Usai Terlibat Kecelakaan di Cilincing Jakut