Pemerintah mempercepat pemerataan akses internet cepat hingga ke pelosok sebagai upaya memperkuat ekonomi digital rakyat. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menginstruksikan operator seluler nasional menghadirkan layanan internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah yang belum tersentuh jaringan serat optik.

Instruksi ini menyasar sekolah, puskesmas, kantor desa, dan rumah tangga di daerah tertinggal. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari program percepatan pemerataan digital nasional yang selaras dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat,” kata Meutya dalam audiensi bersama pimpinan Telkom, Telkomsel, Indosat, dan XL Smart di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jumat (13/6/2025).

Baca Juga: Meutya Hafid Pamer Internet Capai 79,5% di Jepang

Pemerintah akan memfasilitasi program ini melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open access), yang memungkinkan operator saling berbagi infrastruktur. Langkah ini diharapkan menurunkan biaya investasi dan menghadirkan layanan internet yang lebih terjangkau.

“Ini adalah langkah kami dalam memastikan bahwa setiap kebijakan spektrum tidak hanya mengutamakan aspek regulasi, tapi juga membuka ruang seluas-luasnya untuk keterlibatan dan kesiapan industri,” ujar Meutya.

Baca Juga: Internet 100 Mbps Cuma Rp100 Ribu? Ini Target Ambisius Kemkomdigi!

Penyusunan Peraturan Menteri sebagai dasar hukum program telah melewati proses konsultasi intensif bersama industri selama lebih dari satu bulan. Seleksi operator dijadwalkan dimulai tahun ini dan menjadi kunci keberhasilan program internet cepat yang terjangkau.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, sebanyak 86 persen sekolah atau sekitar 190.000 unit belum memiliki akses internet tetap. Selain itu, 75 persen puskesmas atau sekitar 7.800 unit belum terkoneksi secara optimal. Sekitar 32.000 kantor desa juga masih berada dalam zona blank spot, sementara penetrasi fixed broadbandrumah tangga nasional baru mencapai 21,31 persen.

Kebijakan ini ditujukan untuk menjembatani kesenjangan digital yang menjadi hambatan utama kemajuan pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di daerah tertinggal. Pemerintah meyakini kehadiran internet cepat dan murah secara merata dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

• ·Imbas Kerumunan Waterboom Lippo Cikarang: Kapolsek Cikarang Selatan Dicopot
• ·Selain SYL, Polri Juga Periksa Kapolrestabes Semarang Dalam Dugaan Pemerasan Pimpinan KPK
• ·Cuma Gubernur Ini Setuju Pelajar Ikut Demo Omnibus Law, Katanya: Bagus Dong!
• ·FOTO: Menengok Tren Baju Lebaran di Tanah Abang
• ·Dorong Wisata Domestik, AirAsia Beri Diskon PPN 6% Selama Libur Sekolah
• ·Bebas Terpapar Radikalisme Jaminan Lolos Seleksi Capim KPK?
• ·Harga Melejit Tajam, Perdagangan Saham INRU dan PGJO Dibekukan Sementara
• ·Jokowi Hadiri HUT ke
• ·Temui Polri, Amnesty International Desak Usut Tuntas Ricuh 22 Mei
• ·Sisa 2 Tahun Lagi, Anies Jangan Bikin Kebijakan Ngawur dan Aneh!
• ·Sebut Kode Ini, Tamu Bisa Rahasiakan Identitas Saat Menginap di Hotel
• ·Lagi Merem Melek Dipijit, Eh Tiba
• ·Ketika Massa FPI Lantunkan Sholawat dengan Tangan 'Diborgol' saat Aksi 1812
• ·Thailand Bangun Kereta Cepat Langsung ke China Lewat Laos
• ·Rambut Menko Marves Luhut Memutih: Ini Isyarat Serindu Itu Saya dengan Indonesia
• ·Kampanye Perdana, Prabowo