会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi!

VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi

时间:2025-05-31 20:30:19 来源:quickq加速器官方网站 作者:时尚 阅读:386次
Jakarta,quickq官方版 CNN Indonesia--

Para ARMY atau penggemar BTS sudah mengantre demi bisa masuk ke BTS Pop-Up: MONOCHROME di METRO Department Store, Gandaria City, Jakarta, Senin (20/5).

Antrean di North Lobby Gandaria City itu sudah terlihat sejak pukul 9 pagi, walaupun toko pop-upbaru dibuka jam 10 pagi.

VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi

VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi

BTS Pop-up: MONOCHROME in Jakarta digelar di METRO Department Store Gandaria City.

VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi

Toko pop-upyang menjual berbagai merchandiseeksklusif BTS ini hadir mulai 9 Mei sampai 23 Juni 2024.

VIDEO: Suasana Antrean ARMY demi Merch BTS di Gancit Sejak Pagi

Ada setidaknya 20 merchandise eksklusif yang dijual mulai harga Rp59 ribu sampai Rp3,7 juta.

(责任编辑:综合)

相关内容
  • 400 Puskesmas di Daerah Terpencil Belum Punya Dokter Umum, Ini Kata Kemenkes
  • Hari Ini Ratna Bacakan Pembelaan, Isinya 108 Halaman
  • Kasus Korupsi Investasi Fiktif Taspen, KPK Tahan Eks Dirut Insight Investment Management
  • Sejarah Ramen, Mi Berkuah dari Jepang yang Dicintai Banyak Orang
  • Imbas Penumpang Diduga Direkam di Toilet, American Airlines Dituntut
  • Mendagri: 415 Kabupaten dan 93 Kota Ingin Berpartisipasi Program Makan Bergizi Gratis
  • Bertemu dengan Presiden Prabowo, Khofifah Usul Agar Raudhatul Athfal Juga dapat Program MBG
  • 耶鲁大学美术专业排名如何?
推荐内容
  • Libur Panjang Mei 2025, BRI Pastikan BRImo Siap Dukung Transaksi Digital Lancar
  • 中央圣马丁艺术与设计学院研究生专业介绍
  • Spesifikasi Tank Amfibi LVT
  • Mendagri: 415 Kabupaten dan 93 Kota Ingin Berpartisipasi Program Makan Bergizi Gratis
  • Banjir di Jakarta Seret Jokowi, Formula E juga Jokowi, Kerjanya Anies Apa? Makan Gaji Buta?
  • Bentuk Tim Evaluasi Internal, Kemkomdigi Dukung Proses Hukum Kasus PDNS