JAKARTA,quickq客户端下载 DISWAY.ID --Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang sekitar Rp 6.820.000.000 atau Rp 6,8 miliar dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan di Pekanbaru, Riau.

Dari OTT yang dilakukan KPK, tiga orang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Dari rangkaian kegiatan tersebut, Tim KPK mengamankan total 9 orang, yakni 8 orang di wilayah pekanbaru dan 1 orang di wilayah Jakarta, serta sejumlah uang dengan total sekitar Rp6.820.000.000," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron pada Rabu, 4 Desember 2024, dini hari.

BACA JUGA:BPOM Umumkan 55 Produk Kosmetik Mengandung Merkuri hingga Bahan Pewarna, Ingatkan Efeknya

BACA JUGA:Gerindra Bela Bapak Penjual Es Teh yang Diejek Gus Miftah, Bakal Diberi Bantuan Modal Usaha!

Dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Senin, 2 Desember 2024, Pejabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Risnandar bersama sejumlah pihak lain diamankan dan ditetapkan jadi tersangka.

"KPK selanjutnya melakukan serangkaian pemeriksaan dan telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menaikan perkara ini ke tahap penyidikan, dengan menetapkan tiga orang sebagai Tersangka," jelas Ghufron. 

Ghufron menjelaskan, diduga telah terjadi pemotongan anggaran Ganti Uang (GU) di Bagian Umum Sekretariat Daer Kota Pekabaru sejak bulan Juli 2024.

Hal ini untuk kepentingan Risnanda Mahiwa selaku Pj. Wali Kota Pekabaru dan Indra Pomi Nasution (IPN) selaku Sekda Kota Pekanbaru.

BACA JUGA: Percepat Target Ekonomi 8 Persen, Kemenperin Akan Dorong Pertumbuhan Kawasan Industri

BACA JUGA:34 Ribu Pegawai Kementerian ATR/BPN Akan Jadi Duta Penyebar Informasi Kebijakan Pemerintah

 Plt. Kabag Umum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, Novin Karmila (NK) yang dibantu staf Plt. Bagian Umum, Mariya Ulfa (MU) dan Tengku Suhaila (TS)  diduga mancatat uang keluar maupun uang masuk terkait pemotongan anggaran GU. 

NK juga berperan melakukan penyetoran uang kepada RM dan IPN melalui ajudan Pj. Walikota Pekanbaru.

"Bahwa pada November 2024, terdapat penambahan anggaran Setda diantaranya untuk anggaran Makan Minum (APBDP 2024). Dari penambahan ini diduga PJ. Walikota menerima jatah uang sebesar Rp 2,5 miliar," tutur Ghufron. 

• 1
• 2
• »