JAKARTA,quickq费用 DISWAY.ID -- Dalam menghadapi perkembangan pesat di era digital, literasi keterbukaan informasi publik menjadi kunci utama untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (Menko AHY), menegaskan bahwa keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam memperkuat demokrasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.

AHY mengungkapkan bahwa keterbukaan informasi publik tidak hanya memperkuat akuntabilitas pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat berperan aktif dalam kehidupan berbangsa.

BACA JUGA:Wamen Stella Christie Ingin Ubah Stigma Riset Tak Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi

BACA JUGA:Apresiasi Prabowo Langsung Naikkan Gaji Guru di Awal Masa Pemerintahan, PSI: Salut!

"Oleh karena itu, kita semua harus tergerak untuk menghadirkan keterbukaan ini kepada masyarakat," ujar Menko AHY dalam acara Apresiasi Keterbukaan Informasi Desa 2024 yang diselenggarakan pada Jumat 29 November 2024.

Namun, AHY juga menyoroti berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi.

Terutama dalam konteks kesenjangan digital dan rendahnya tingkat literasi informasi di beberapa daerah.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan terbuka (open governance).

Menko AHY mengajak semua pihak, dari tingkat pusat hingga desa, untuk berkolaborasi dalam menciptakan ekosistem yang mendukung keterbukaan informasi yang lebih baik.

BACA JUGA:Prabowo Yakin Kenaikan Upah Minimum Nasional 6,5% Mampu Perbaiki Daya Beli

BACA JUGA:Prabowo: UMP Sektoral Ditetapkan Oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota dan Kabupaten

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoesgiantoro, turut melaporkan kondisi literasi digital masyarakat Indonesia.

Berdasarkan data yang ada, meskipun Indonesia memiliki populasi sebesar 227 juta, sekitar 2,27 juta orang masih belum terliterasi dengan baik.

• 1
• 2
• »