Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara tegas menyentil kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak efisien dalam menjalankan proyek infrastruktur, terutama karena merasa "terlindungi" oleh keberadaan skema Penyertaan Modal Negara (PMN).

“Harus kita akui, sering kali BUMN-BUMN ini merasa kalau dia kerjanya lambat tidak apa-apa. Kalau nanti dia boros tidak apa-apa karena ada Menteri Keuangan yang akan PMN. PMN, PMN, PMN—apa ini PMN, PMN ini?” ujar Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara International Conference of Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/6/2025).

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan praktik di sektor swasta, terutama perusahaan swasta internasional, yang menurutnya justru lebih efisien, modern, dan mampu menyelesaikan proyek konstruksi tepat waktu dengan pengelolaan anggaran yang jauh lebih hemat.

“Kalau kita tanya perusahaan-perusahaan besar internasional, mereka ada gak PMN? Tidak ada. Justru karena itu mereka lebih tangguh dan efisien,” tambahnya.

Baca Juga: Prabowo: Danantara Siap Perkuat Investasi Infrastruktur Nasional

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu pun menekankan pentingnya mengubah paradigma pembangunan infrastruktur ke depan. Ia menyatakan bahwa ke depannya, peran sektor swasta—baik dari dalam maupun luar negeri—harus lebih besar dan difasilitasi secara optimal oleh pemerintah.

“Saya arahkan bahwa dalam pembangunan infrastruktur sekarang, peran swasta harus lebih besar. Tapi untuk itu, pemerintah harus mempermudah pekerjaan mereka. Perizinan, pengadaan lahan, sampai kepastian hukum harus kita benahi,” tegas Prabowo.

Pernyataan ini menandai langkah awal pemerintah dalam menegaskan efisiensi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek strategis nasional, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan mitra-mitra swasta yang dinilai lebih kompetitif.

• ·Sistem Digital Berlaku di 246 Pelabuhan, Biaya Transportasi Lebih Transparan dan Murah
• ·Bukan Durian, Buah Ini Ternyata yang Dilarang Dibawa Naik Pesawat
• ·DBD di Singapura Lagi Ngegas, Tembus 10.000 Kasus Sepanjang 2024
• ·Pos Indonesia dan SRCIS Targetkan Layanan Drop Point PosAja di 250.000 Toko Kelontong
• ·Geger Raffi Ahmad Party
• ·KKP Minta Nelayan Selalu Pantau Prakiraan Cuaca dan Informasi Keselamatan
• ·Usai Putusan MK, Jika Gibran Maju di Pilpres, Maka Harus Izin Dulu ke Jokowi
• ·The Strong Minor Project Hadirkan Pembicara Pembicara Mufti Menk
• ·KPU RI Akan Sosialisasikan Putusan MK dan Menyesuaikan Regulasi Pilkada 2024
• ·Rakernas PDIP : Bahas Langkah Konsolidasi, Persiapan Pilkada Serentak & Sikap Politik Partai
• ·Ganjar Berkomitmen Mengembalikan Kepercayaan Publik Terhadap Penegakan Hukum
• ·Boy Thohir dkk Mundur, GOTO Bocorkan Usulan Nama Calon Direksi Baru
• ·Aburizal Bakrie Kenang Pertemuan Terakhirnya dengan Tanri Abeng di Lapangan Tenis
• ·Terpukau Swiss dan Impian Indah Nada Puspita Jelajahi Selandia Baru
• ·Ray Dalio Diisukan Batal Masuk Dewan Penasihat Danantara
• ·Memahami Yen Jepang Bisa Jadi Kunci Sukses Trading Forex